Kuala Kapuas BarselOne,-Upaya memperkuat sinergi fiskal dan tata kelola pemerintahan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pemerintah kabupaten terus dilakukan. Bertempat di Ruang Kerja Bupati Kapuas, Bupati Kapuas H. M. Wiyatno, didampingi Wakil Bupati Kapuas Dodo, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menerima secara langsung Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 21 Oktober 2026.
Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kalteng beserta rombongan anggota komisi ini memiliki agenda strategis, yaitu membahas optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas pengelolaan transfer keuangan daerah, serta penguatan koordinasi kelembagaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam kerangka otonomi daerah yang berkelanjutan.
Rombongan Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keuangan ini disambut dengan hangat di Rumah Jabatan Bupati Kapuas. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian, Inspektur Daerah, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kapuas.
Dalam pemaparannya, Bupati Kapuas H. M. Wiyatno menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Komisi I DPRD Kalteng yang telah menjadikan Kabupaten Kapuas sebagai salah satu daerah prioritas untuk dialog fiskal dan pemerintahan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas, kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalteng. Ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menyampaikan secara langsung kondisi riil daerah, potensi, sekaligus tantangan yang kami hadapi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah secara mandiri,” ujar Bupati Wiyatno.
Bupati menjelaskan, Kabupaten Kapuas sebagai salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Tengah dengan karakteristik wilayah yang didominasi lahan rawa, gambut, dan daerah aliran sungai, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa lingkungan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi PAD yang optimal karena keterbatasan infrastruktur dasar dan regulasi bagi hasil.
Dalam pertemuan itu, Bupati Kapuas menyampaikan harapan besar agar dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dapat lebih proporsional dan berkeadilan, terutama untuk tiga sektor prioritas.
Pertama, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung. Menurut Bupati, konektivitas adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Masih banyak jalan kabupaten yang berstatus mantap bersyarat dan memerlukan intervensi dari APBD Provinsi maupun Bantuan Keuangan Provinsi. Jalan yang baik akan menurunkan biaya logistik petani dan meningkatkan harga jual hasil panen.
Kedua, pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Kapuas dikenal sebagai lumbung pangan Kalteng. Bupati Wiyatno menekankan pentingnya modernisasi pertanian, cetak sawah baru, normalisasi saluran irigasi, serta penguatan kelembagaan petani. Ia berharap ada skema bantuan alat mesin pertanian dan subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran melalui sinergi dengan Dinas Pertanian Provinsi.
Ketiga, peningkatan pelayanan publik dan kapasitas aparatur.*/ Optimalisasi pendapatan daerah tidak lepas dari perbaikan sistem pelayanan pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset. Pemkab Kapuas saat ini sedang melakukan digitalisasi sistem pendapatan daerah melalui aplikasi e-Bapenda, namun memerlukan pendampingan regulasi dari provinsi.
“Kami berharap ada formula baru dalam pembagian DBH pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan bagi hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang lebih memihak kabupaten penghasil dan kabupaten dengan beban infrastruktur tinggi seperti Kapuas,” tegas Bupati Wiyatno.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kalteng menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD Provinsi. Komisi I ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran provinsi yang dialokasikan ke kabupaten benar-benar memberikan dampak.
“Kami mencatat dengan serius apa yang disampaikan Pak Bupati. Kapuas ini penyangga pangan, penjaga ekologi gambut, dan pintu gerbang ekonomi. Tentu tidak bisa disamakan perlakuannya. Prinsip keadilan fiskal harus kita perjuangkan. Hasil dari kunjungan ini akan kami bawa ke dalam rapat Badan Anggaran dan kami rekomendasikan kepada Gubernur untuk peningkatan alokasi Ban-Keu dan penyesuaian program OPD Provinsi yang berlokasi di Kapuas,” ujar Ketua Komisi I.
Selain membahas PAD, pertemuan juga membahas isu strategis lain seperti penguatan manajemen ASN, penanganan konflik pertanahan, percepatan penyelesaian tapal batas desa, serta penguatan peran pemerintah desa dalam mendukung pembangunan.
Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menambahkan bahwa Pemkab Kapuas siap membuka diri untuk audit kinerja pendapatan dan siap berkolaborasi dalam membentuk tim terpadu optimalisasi PAD bersama Bapenda Provinsi.
Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang lebih intensif, tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dalam bentuk forum kerja teknis antar OPD.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan terjadi sinkronisasi perencanaan antara RPJMD Kabupaten Kapuas dengan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan dalam bingkai besar Kalteng Berkah, Kalteng Maju ( Rubiadi.H.T ))