Oleh: Ary Mampas
Pekatnya kabut asap yang kembali menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Barito Selatan hari-hari ini bukan lagi sekadar bencana. Ini adalah pengkhianatan yang berulang. Dan saya geram.
Saya banyak menerima dan sayapun merasakan dengan dada sesak pernyataan keprihatinan warga Barsel.setiap hari, setiap ketemu saya meluapkan amarah yang mewakili jutaan paru-paru di Kalteng:
“Setiap tahun sama. Asap makin pekat, napas rakyat sesak, anak sekolah batuk-batuk, penerbangan terganggu, ekonomi lumpuh. Tapi sampai hari ini saya tidak melihat ada keadilan bagi rakyat Barsel yang menghirup racun ini.”
Kalimat itu menampar kita semua. Karena memang begitulah kenyataannya. Kita seperti terjebak dalam lingkaran setan yang sengaja dipelihara.
Ada sebuah ironi besar, sebuah ketidakadilan lingkungan yang selama ini kita biarkan, bahkan kita normalisasi. Logika Satiano itu sangat telak dan jujur:
Kalau sekarang kami di Kalteng, di Barsel ini dikepung asap, menderita, sesak napas. Lalu sebaliknya, ketika tidak ada asap, ketika hutan kita masih hijau, udara segar, oksigen bersih yang kita jaga dari paru-paru dunia ini dinikmati oleh orang di Jakarta, di Jawa, di luar negeri. Adakah mereka bayar kompensasi oksigen kepada kami? Tidak ada!
Inilah inti persoalannya. Hutan Kalimantan disebut gagah sebagai paru-paru dunia, penjaga iklim global. Pujian itu datang dari podium-podium internasional. Ketika hutan itu terjaga, seluruh dunia dapat manfaatnya secara gratis. Perusahaan-perusahaan besar dapat label hijau, negara dapat pujian diplomatik.
Namun ketika hutan itu terbakar – entah dibakar oleh korporasi rakus, oleh oknum tak bertanggung jawab, atau oleh kelalaian sistemik – asapnya hanya berputar di langit Kalimantan. Penderitaannya tidak diekspor. Penderitaannya ditanggung 100% oleh rakyat lokal. Yang menikmati udara bersih gratis, yang menderita sesak napas kami di sini. Di mana keadilannya?
Yang lebih menyakitkan hati adalah, bahkan dalam penderitaan pun negara masih tebang pilih.
Padahal semua masyarakat terkena dampak asap tersebut. Dari bayi sampai lansia, dari petani di ladang sampai pedagang di pasar. Semua menghirup asap yang sama, racun yang sama. Tapi bantuan masker, bantuan kesehatan, bantuan sosial, tidak semua menerima. Tidak merata. Data amburadul. Yang dekat dengan kekuasaan dapat, yang di pedalaman hanya dapat sesak.
Saya mempertanyakan: Pernahkah pejabat atas nama rakyat memperjuangkan untuk menuntut kompensasi? Pernahkah seorang Presiden, seorang Gubernur Kalteng, seorang Bupati Barsel berdiri lantang di depan istana, di depan dunia, menuntut kompensasi atas penderitaan rakyatnya akibat asap? Atas nama rakyat yang paru-parunya rusak? Atas nama anak-anak yang ISPA?
Saya belum pernah dengar !!!
Yang kita dengar setiap tahun hanya imbauan klise: “Masyarakat diminta pakai masker, kurangi aktivitas di luar rumah, jaga kesehatan.” Seolah-olah rakyat yang salah karena bernapas.
Negara terlalu mudah membebani rakyat dengan berbagai pungutan dan pajak. Pajak naik, retribusi naik, pungutan di mana-mana rakyat disuruh bayar. Taat. Tapi giliran hak paling dasar rakyat, yaitu hak untuk menghirup udara bersih, hak untuk hidup sehat, dirampas oleh asap, negara diam. Negara absen.
Asap ini tidak boleh lagi dianggap sebagai bencana musiman yang normal. Ini adalah bencana kemanusiaan dan bencana keadilan.
Oleh karena itu, saya mendesak dengan keras:
Pertama, Audit total dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Jangan hanya petani kecil yang membakar setengah hektare yang ditangkap dan diborgol untuk tontonan kamera. Mana korporasi besar pemilik konsesi yang terbakar ribuan hektare itu? Seret, cabut izinnya, pidanakan!
Kedua, Kompensasi dan jaminan kesehatan gratis bagi SELURUH warga terdampak asap, bukan hanya yang terdata di DTKS. Asap tidak memilih KTP. Maka bantuan kesehatan pun tidak boleh memilih KTP. Negara harus hadir membagikan masker N95 gratis, membuka posko kesehatan gratis di setiap desa, dan menjamin biaya pengobatan ISPA akibat asap ditanggung negara.
Ketiga, Ini yang paling penting. Sudah saatnya Kepala Daerah, Gubernur Kalteng dan para Bupati se-Kalteng, bersatu menuntut Kompensasi Jasa Lingkungan secara resmi kepada Pemerintah Pusat dan dunia internasional. Kalau hutan kita adalah paru-paru dunia, maka dunia harus bayar untuk oksigen yang kita jaga. Dana itu harus kembali untuk rakyat penjaga hutan. Bukan untuk dinikmati segelintir elit.
Kalau tuntutan ini terus dibiarkan, kalau jeritan sesak napas rakyat Barsel dan Kalteng ini terus dianggap angin lalu, sama saja negara sedang membiarkan rakyatnya mati pelan-pelan karena asap.
Jangan sampai rakyat berpikir, lebih baik hutan ini tidak usah dijaga, kalau menjaga pun tidak dihargai, dan kalau terbakar pun kami yang mati.
Semoga yang sesak bukan hanya paru-paru rakyat, tapi juga nurani para pemimpin kita///