Oleh: Ary Mampas Wartawan dan Penulis
Ada sebuah pertanyaan bodoh yang seharusnya tidak perlu ditanyakan di tahun 2026 ini, namun karena keadaan memaksa, pertanyaan itu harus kita teriakkan keras-keras: Apakah Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya masih bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah?
Pertanyaan ini muncul bukan karena kami ingin memisahkan diri. Pertanyaan ini muncul karena kami merasa dipisahkan, ditinggalkan, dan dilupakan oleh induk kami sendiri di tengah bencana asap yang mematikan.
Sebuah keanehan dan ironi besar terjadi. Di atas kertas, di ruang ber-AC di Palangka Raya, Pemerintah Provinsi mengklaim dengan gagah telah menggelontorkan dana fantastis sebesar “Rp 125 Milyar” untuk penanganan Karhutla se-Kalimantan Tengah tahun 2026. Angka yang sangat besar. Angka yang seharusnya membuat kita semua bisa bernafas lega.
Tapi fakta di lapangan berkata sebaliknya. Fakta itu bernama asap. Asap pekat yang setiap pagi menyapa kami. Asap yang tidak bisa dibohongi oleh laporan keuangan.
Fakta di lapangan, empat kabupaten di Daerah Aliran Sungai Barito, yakni Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya, justru tidak mendapatkan sepeserpun alokasi dana penanganan yang jelas. Nol. Nihil. Kami yang berada di garis depan kebakaran, kami yang paru-parunya menjadi filter asap, justru tidak kebagian nafas dari anggaran Rp 125 Milyar itu.
Coba lihat kondisi Barito Selatan hari ini. Ini bukan lagi kabut. Ini adalah kepungan. Asap pekat tidak hanya menyelimuti jalan dan kota, tapi sudah mengepung rumah warga hingga masuk ke dalam kamar tidur, masuk ke dalam kelambu bayi, masuk ke dalam dapur tempat kami memasak nasi. Masyarakat dipaksa bertahan hidup dalam kepungan asap 24 jam. Kami tidak lagi hidup, kami bertahan.
Akibatnya, beban hidup warga bertambah dua kali lipat, bahkan tiga kali lipat. Untuk sekadar bisa bernafas di dalam rumah sendiri, kipas angin dan AC harus dinyalakan full siang dan malam untuk mengusir asap pekat yang masuk. Listrik yang naik, itu dibayar dari kantong siapa? Dari kantong petani karet yang hari ini tidak bisa menyadap karena asap? Dari kantong ojek yang penumpangnya sepi karena orang takut keluar rumah?
Dampak kesehatan jauh lebih mengerikan dan ini bukan drama. Datanglah ke Puskesmas di Buntok, di Tamiang Layang, di Muara Teweh, di Puruk Cahu. Data mencatat lonjakan drastis pasien ISPA. Setiap hari, ruang berobat dipenuhi warga yang sesak nafas, batuk berdarah, mata perih, anak-anak demam tinggi. Bahkan informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan sudah ada warga yang meninggal dunia karena tidak tahan terhadap paparan asap pekat yang berkepanjangan. Nyawa melayang, Pak. Ini bukan lagi soal jarak pandang, ini soal nyawa.
Apakah kita akan membiarkan masyarakat mati secara pelan-pelan karena penanganan Karhutla yang setengah hati ini?
Saya masih ingat keluhan seorang ibu di Buntok, dengan menggendong anaknya yang batuk-batuk, ia berkata lirih, “Kami sesak nafas, Pak. Asap masuk sampai ke dapur dan kamar anak-anak. Kami sudah tidak tahu harus mengadu kemana. Katanya ada dana 125 Milyar untuk Kalteng, tapi kenapa sampai ke kami tidak ada? Apakah Barsel ini bukan Kalteng lagi?”
Kalimat polos itu menampar kita semua.
Ke mana perginya dana Rp 125 Milyar tersebut? Pertanyaan ini harus dijawab dengan transparan, bukan dengan baliho. Jika dana sebesar itu memang ada, mengapa wilayah dengan tingkat kerawanan Karhutla tertinggi seperti Barito Selatan, Bartim, Barut dan Mura justru dibiarkan berjuang sendiri tanpa dukungan anggaran, tanpa helikopter water bombing yang lalu-lalang, tanpa bantuan masker yang memadai, tanpa posko kesehatan darurat yang siaga?
Yang kami lihat, penanganan yang ada terkesan hanya seremoni. Datang sebentar, pakai sepatu boot mengkilap, foto-foto di titik api yang sudah padam, lalu pergi. Sementara api dan asap tetap menjadi tuan di kampung kami. Masyarakat yang menjadi pemadam swadaya dengan ember dan ranting kayu.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus menjawab dengan jujur kepada publik. Buka RAB-nya. Buka peta sebarannya. Ke kabupaten mana saja dana 125 Milyar itu mengalir? Jangan sampai ada kesan diskriminasi anggaran yang berbasis pada kedekatan politik. Jangan sampai ada kesan Barito Raya dianggap daerah pinggiran yang suaranya tidak penting.
Ingat, empat kabupaten Barito Raya ini juga menyumbang PAD untuk provinsi. Hasil tambang kami, hasil kayu kami, hasil sawit kami, mengalir ke provinsi. Kami juga memiliki KTP bertuliskan Kalimantan Tengah. Kami juga memiliki hak pilih yang sama, yang setiap lima tahun diminta untuk memilih Gubernur Kalimantan Tengah. Kami bukan pendatang di provinsi ini. Kami adalah pendiri provinsi ini.
Jika hari ini kami dibiarkan menghirup asap dan menanggung sakit sendiri, maka luka kepercayaan ini akan sangat dalam dan lama sembuhnya. Luka yang akan dicatat oleh anak cucu kami bahwa ketika kami menderita, induk kami tidak ada.
Tulisan ini bukan untuk mencari musuh. Tulisan ini adalah jeritan minta tolong. Jangan biarkan masyarakat Barito Raya merasa menjadi anak tiri di rumahnya sendiri. Jangan biarkan kami mati pelan-pelan karena asap.
Penanganan Karhutla bukan soal pencitraan. Ini soal kemanusiaan. Ini soal nyawa manusia. Dan nyawa manusia di Barito Selatan, di Barito Timur, di Barito Utara dan di Murung Raya, harganya sama mahalnya dengan nyawa manusia di kota lainnya di Kalimantan Tengah///
