Buntok BarselOne,-Di tengah derasnya bantuan pendidikan yang mengalir ke sekolah-sekolah di Kabupaten Barito Selatan, sebuah perubahan kecil namun penting mulai digerakkan dari kantor Dinas Pendidikan.
Tidak lagi lewat surat berstempel atau antrean panjang di ruang tunggu. Mulai pertengahan Oktober 2026 ini, setiap warga di Barito Selatan, dari orang tua di Jenamas hingga komite sekolah di Dusun Hilir, diberi satu saluran baru: mengadu langsung lewat layanan digital.
Langkah itu bukan sekadar mengikuti tren digitalisasi. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, ini adalah upaya membuka pintu pengawasan yang selama ini dirasa masih setengah tertutup.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, Dr. Manat Simanjuntak, S.H.,S.Pd.,M.Pd., saat di hubungi BarselOne Kamis 5 November 2026 menyebut layanan ini lahir dari kegelisahan yang sederhana: banyak persoalan pendidikan yang sebenarnya diketahui warga, tetapi tidak pernah sampai ke meja dinas karena tidak ada saluran yang mudah dan aman.
“Selama ini, masyarakat sering tahu lebih dulu kalau ada yang tidak beres di sekolah. Ada bantuan yang lambat, ada bangunan yang tidak sesuai harapan, ada orang tua yang bingung kenapa anaknya belum menerima bantuan. Tapi mereka bingung harus melapor ke mana,” ujarnya.
Kini, lewat kanal pengaduan daring tersebut, semua cerita itu diharapkan punya tempat untuk didengar.
Yang menjadi perhatian utama dalam layanan ini bukan sekadar keluhan soal fasilitas rusak atau proses belajar mengajar. Fokusnya jauh lebih sensitif: uang negara.
Di Barito Selatan, setiap tahun ada banyak program yang bersinggungan langsung dengan nasib siswa. Ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi napas operasional sekolah. Ada Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi harapan bagi keluarga kurang mampu agar anaknya tetap sekolah. Ada Bantuan Sosial untuk Mahasiswa Daerah (BSMD), ada pula program revitalisasi gedung sekolah dan digitalisasi pembelajaran.
Semua program itu, kata Manat, harus benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, tidak boleh dikelola sembarangan, dan tidak boleh membuat orang tua bertanya-tanya.
“Kepala sekolah adalah penanggung jawab utama di lembaganya. Kami tegaskan, semua bantuan itu harus dikelola dengan benar dan sampai kepada penerima manfaat. Tidak ada alasan untuk ditunda-tunda,” katanya dengan nada tegas.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan dana pendidikan di berbagai daerah di Indonesia kerap menjadi sorotan. Mulai dari laporan yang tidak transparan, penyaluran yang tidak tepat sasaran, hingga dugaan penyimpangan yang membuat kepercayaan publik terkikis.
Barito Selatan tidak ingin menunggu sampai masalah itu membesar. Lewat layanan aduan ini, dinas ingin menangkap persoalan sejak masih kecil, sebelum menjadi polemik.
Yang membedakan layanan ini dari sekadar kotak saran biasa adalah tindak lanjutnya.
Setiap aduan yang masuk tidak akan dibiarkan mengendap. Dinas Pendidikan telah menyiapkan tim khusus yang tugasnya memverifikasi setiap laporan. Jika laporan dinilai memerlukan pengecekan langsung, tim akan turun ke lapangan, mendatangi sekolah yang dilaporkan, berbicara dengan kepala sekolah, guru, komite, bahkan orang tua siswa.
Setelah itu, hasil verifikasi akan dibawa ke rapat internal. Di sana, dinas akan menentukan apa langkah selanjutnya: apakah cukup dengan pembinaan, perlu perbaikan administrasi, atau harus ada tindakan yang lebih tegas dan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain.
“Kami akan segera merespons setiap aduan yang masuk. Ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin masyarakat merasakan bahwa laporannya benar-benar ditindaklanjuti,” tambah Manat.
Bagi masyarakat, ini menjadi angin segar. Selama ini, banyak warga yang ragu melapor karena takut laporannya tidak ditanggapi, atau takut justru menimbulkan masalah baru. Dengan sistem digital yang terstruktur, setiap laporan diharapkan bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan.
Di balik peluncuran layanan ini, ada pesan yang lebih besar yang ingin disampaikan Dinas Pendidikan Barito Selatan: pendidikan bukan hanya urusan dinas dan sekolah, tetapi urusan semua orang.
Orang tua yang setiap pagi mengantar anaknya ke sekolah adalah pengawas pertama. Komite sekolah yang setiap bulan rapat membahas kebutuhan sekolah adalah pengawas kedua. Tokoh masyarakat, pemuda, hingga wartawan lokal, semuanya bisa menjadi mata dan telinga untuk memastikan pendidikan di Barsel berjalan jujur dan bersih.
“Kontrol dari dalam saja tidak cukup. Kami butuh masyarakat ikut mengawasi. Kalau ada kejanggalan, sampaikan. Jangan dibiarkan,” ujar Manat.
Ajakan itu juga menjadi bentuk transparansi baru. Dinas tidak ingin menutup diri dari kritik. Justru dengan membuka kanal aduan, dinas ingin menunjukkan bahwa mereka siap dikoreksi, siap dievaluasi, dan siap memperbaiki diri.
Bagi seorang kepala sekolah di pelosok Barsel, kehadiran layanan ini bisa menjadi pengingat sekaligus pelindung. Pengingat agar setiap rupiah dikelola dengan hati-hati, dan pelindung bagi kepala sekolah yang sudah bekerja jujur, karena kini ada bukti bahwa pengelolaan yang baik bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Peluncuran layanan pengaduan pendidikan ini diharapkan menjadi titik awal bagi tata kelola pendidikan yang lebih terbuka di Barito Selatan.
Jika berjalan konsisten, bukan tidak mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan terlihat perubahan: laporan BOS menjadi lebih rapi, penyaluran PIP lebih tepat sasaran, pembangunan sekolah lebih sesuai spesifikasi, dan yang paling penting, kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan semakin menguat.
Di Buntok, ibu kota kabupaten yang terus berkembang, harapan itu terasa nyata. Seorang orang tua kini tidak perlu lagi merasa kecil ketika menghadapi persoalan besar di sekolah anaknya. Cukup dengan ponselnya, ia bisa menyampaikan apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, dan apa yang ia khawatirkan.
Dan di ujung sana, di kantor Dinas Pendidikan, ada tim yang siap mendengarkan, memverifikasi, dan bertindak.
Pendidikan yang bersih tidak lahir dari satu kebijakan saja. Ia lahir dari keberanian untuk terbuka, dari kesediaan untuk diawasi, dan dari partisipasi masyarakat yang tidak lagi diam.
Dan Barito Selatan, lewat langkah kecil ini, sedang mencoba memulainya ( Ary Mampas)