
Buntok – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Selatan Hj. Yangsi Hartini, SH mengatakan, pihaknya mulai membahas KUA PPAS
tahun 2027 bersama dengan mitra kerja komisi II, dalam rangka untuk menyesuaikan program prioritas dengan RPJMD Bupati Barito Selatan dengan kebijakan dari pusat.
Karena PP Kemendagri nomor 17 tahun 2026 itu mengatur terkait dengan pedoman pembahasan APBD tahun 2027.
“Jadi program-program itulah yang kita gali di OPD – OPD mitra kerja Komisi 2. Kemudian kita juga disemua OPD mempertanyakan terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD). Karena dana transfer Pusat ke daerah berkurang. Pada APBD murni 2026 berkurang, di APBD perubahan 2026 juga berkurang, dan APBD murni 2027 ini kembali berkurang”, ujar politisi PDIP Barsel ini.
Dikatakan Hj. Yangsi, Padahal APBD Barsel sangat bergantung kepada dana transfer dari pusat.
Jadi kita menanyakan kepada masing-masing SKPD mitra kerja Komisi 2. Bagaimana cara mereka untuk meningkatkan PAD.
Agar PAD ini bisa berkembang dan tumbuh menjadi penopang belanja daerah.
Namun demikian meningkatkan PAD ini, tidak memberatkan masyarakat.
“Seperti tadi, Dinas Perikanan Barito Selatan berencana ingin menaikkan lapak pedagang. Nah itu, anggota DPRD Barsel tidak setuju. Karena hal itu memberatkan mereka para pedagang. Lantaran kondisi ekonomi kita yang sulit, sehingga belanja masyarakat pun menjadi lebih irit dan pendapatan para pedagang menjadi sedikit. Oleh karena itulah kita keberatan kalau harus meningkatkan PAD dengan cara menaikkan sewa lapak”, tutup Hj. Yangsi. (AM)



