IKN, Kalimantan Timur BarselOne,- Musyawarah Adat Otorita Ibu Kota Nusantara yang digelar di kawasan IKN, Kalimantan Timur, pada Sabtu, 15 November 2026, menjadi panggung penting bagi masyarakat adat Kalimantan.
Ratusan tokoh adat Dayak dari berbagai daerah hadir dengan pakaian adat kebesarannya. Ada yang memakai laung merah, rompi bulu, kalung manik, hingga mahkota bulu burung enggang yang megah. Mereka datang bukan hanya untuk hadir, tapi untuk menyampaikan suara dan sikap masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung oleh pimpinan tertinggi Lembaga Perlindungan Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) secara nasional, Ketua Umum LPADKT, A. Vendy Meru, S.H.
Kehadiran Ketum LPADKT ini menjadi sorotan utama. Di tengah para tokoh adat, A. Vendy Meru tampil sebagai sosok pimpinan yang tegas, berwibawa, dan konsisten memperjuangkan hak masyarakat adat dan daerah.
Dalam statmennya di hadapan para tokoh adat dan peserta Musyawarah Adat, Ketua Umum LPADKT, A. Vendy Meru, S.H., menegaskan:
“Musyawarah Adat ini adalah bukti bahwa masyarakat adat Dayak masih ada, masih kuat, dan masih menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri.
IKN dibangun di atas tanah Kalimantan. Maka pembangunan IKN tidak boleh melupakan adat, tidak boleh melupakan masyarakat Dayak, dan tidak boleh merugikan daerah.
Kami dari LPADKT menegaskan, adat harus dihormati, budaya harus dilestarikan, dan masyarakat adat harus dilibatkan, bukan hanya dijadikan penonton dalam pembangunan ibu kota negara.
LPADKT siap mengawal, siap bersinergi, dan siap bekerja sama dengan Otorita IKN, selama pembangunan ini berjalan adil dan berpihak kepada masyarakat adat dan masyarakat Kalimantan.”
Statmen tegas tersebut langsung disambut meriah dan anggukan dari para tokoh adat yang hadir.
Tidak hanya soal adat, A. Vendy Meru, S.H. yang juga menjabat sebagai Ketua Presidium FRAKSI KALTIM, turut menegaskan sikap organisasinya yang menolak pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil dan daerah penyangga IKN, sudah seharusnya mendapatkan keadilan dalam pembagian hasil dan perhatian pembangunan.
“Kami menolak pemangkasan DBH. Daerah yang memberi kontribusi besar untuk negara, jangan justru dipangkas haknya. Kalimantan Timur harus kuat, masyarakatnya harus sejahtera, dan adatnya harus tetap terjaga.
LPADKT Samarinda siap menghadapi tantangan organisasi ke depan. Kami tidak akan mundur dalam memperjuangkan keadilan untuk daerah dan untuk masyarakat adat,” tegas A. Vendy Meru, S.H.
Pernyataan tersebut semakin menegaskan posisi LPADKT sebagai organisasi adat yang tidak hanya bicara soal budaya, tapi juga bicara soal keadilan, pembangunan, dan masa depan daerah.
Salah satu momen paling mengharukan dalam musyawarah tersebut adalah saat seorang tokoh adat tampil membawakan tarian ritual adat. Dengan pakaian adat lengkap dan membawa tongkat adat, ia menari dengan penuh penghayatan, sebagai doa dan harapan agar pembangunan IKN berjalan lancar, aman, dan membawa berkah.
Seluruh peserta, termasuk Ketum LPADKT A. Vendy Meru, S.H., menyaksikan dengan penuh perhatian dan rasa bangga.
“ADAT DAN NEGARA HARUS BERJALAN BERSAMA”
Di akhir acara, para tokoh adat, pimpinan LPADKT, pejabat Otorita IKN, dan tamu undangan berfoto bersama dengan latar gedung-gedung modern IKN yang masih dalam tahap pembangunan.
Foto ini menjadi simbol kuat IKN bukan hanya soal gedung dan infrastruktur, tapi soal manusia, adat, dan budaya.
Musyawarah Adat ini menjadi pesan jelas dari Kalimantan untuk Indonesia: Bangun IKN bersama adat, bangun Nusantara dengan keadilan ( Ary Mampas)



