Buntok BarselOne,-Di atas kertas, namanya tercatat berada di Desil 5. Status yang secara sistem membuatnya tak lagi dianggap layak menerima bantuan.
Namun di sebuah rumah sederhana di Desa Kalahien, Kabupaten Barito Selatan, realitasnya jauh berbeda.
Ahi Leluni, seorang penyandang disabilitas, harus menjalani hidup dalam keterbatasan tanpa lagi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak pertengahan 2025.
Potret ketimpangan antara data dan fakta lapangan itulah yang membuat Kepala Dinas Sosial Barito Selatan, Syahdani, http://S.Pd., memilih turun langsung.
Sabtu 31 Oktober 2026, Syahdani bersama jajaran Dinas Sosial dan aparat Desa Kalahien mendatangi kediaman Ahi Leluni. Bukan sekadar kunjungan formal, tapi untuk melihat langsung kondisi warganya.
Bagi Ahi Leluni, Desil 5 bukan sekadar angka. Dalam sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menggantikan DTKS, Desil 5 berarti keluarga tersebut masuk kategori ekonomi menengah ke bawah yang dianggap sudah cukup mampu dan tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan sosial.
Konsekuensinya, sejak pertengahan 2025, namanya terhapus dari daftar penerima PKH. Bantuan yang selama ini menjadi penopang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli obat, dan untuk meringankan beban keluarga, berhenti begitu saja.
Padahal, keterbatasan fisik yang dialami Ahi Leluni tidak pernah berubah. Ia tetap harus berjuang setiap hari dengan kondisi disabilitasnya. Aktivitas yang bagi orang lain terasa mudah, baginya membutuhkan perjuangan ekstra.
Di rumahnya yang sederhana, tak ada kemewahan yang menggambarkan keluarga Desil 5 versi sistem. Yang ada justru dinding yang mulai rapuh, perabot seadanya, dan kehidupan yang dijalani dengan penuh kesabaran.
“Di sinilah pentingnya kita tidak hanya percaya pada angka. Kita harus melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Kalau kita hanya duduk di kantor dan melihat data, kita akan menganggap semua sudah baik-baik saja. Padahal di lapangan, ada warga kita yang benar-benar membutuhkan,” ujar Syahdani saat berada di kediaman Ahi Leluni.
Kunjungan pada Sabtu pagi itu bukan kunjungan seremonial. Syahdani datang bersama timnya untuk melakukan verifikasi faktual. Ia berbincang langsung dengan Ahi Leluni, mendengar keluh kesahnya, melihat kondisi tempat tinggalnya, dan menanyakan bagaimana ia bertahan hidup setelah bantuan PKH dihentikan.
Aparat Desa Kalahien yang turut mendampingi pun membenarkan, Ahi Leluni merupakan warga yang selama ini dikenal dalam kondisi keterbatasan dan sangat layak untuk mendapatkan perhatian pemerintah.
“Kami sengaja turun bersama aparat desa agar kita bisa memastikan langsung. Kalau memang ada kesalahan data, kita perbaiki. Kalau memang ada warga yang seharusnya dibantu tapi terlewat, kita perjuangkan,” tegas Syahdani.
Dalam kesempatan itu, Dinas Sosial Barito Selatan menyerahkan bantuan sembako secara langsung kepada Ahi Leluni. Bantuan tersebut memang tidak menyelesaikan seluruh persoalan, namun setidaknya menjadi bukti bahwa negara hadir dan tidak membiarkan warganya berjuang sendiri.
Raut wajah Ahi Leluni yang semula tegang perlahan berubah menjadi haru. Dengan suara terbata, ia menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan.
Kasus Ahi Leluni bukan satu-satunya. Di berbagai daerah, transisi dari DTKS ke DTSEN dengan sistem desil 1 hingga 10 masih menyisakan persoalan. Ada warga yang secara ekonomi sebenarnya masih rentan, namun karena perubahan indikator, nilai desilnya naik dan akhirnya kehilangan hak bantuannya.
Kepala Dinas Sosial Barito Selatan menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pemutakhiran data secara berkala dan mendorong proses sanggah serta usulan ulang melalui musyawarah desa dan kelurahan.
“Kami tidak ingin ada lagi warga seperti Pak Ahi yang terlewat. Data harus kita perbaiki dari bawah, dari desa. Karena desa yang paling tahu kondisi warganya. Kalau memang setelah diverifikasi beliau layak, kita akan usulkan kembali agar bisa masuk dalam program bantuan berikutnya,” jelasnya.
Syahdani juga meminta kepada seluruh kepala desa dan pendamping sosial di Barito Selatan untuk lebih aktif melakukan pemantauan. Jangan sampai ada penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan keluarga miskin ekstrem yang tidak terdata hanya karena persoalan administrasi.
Kunjungan itu berakhir dengan doa dan harapan. Ahi Leluni kini tidak lagi merasa sendiri. Pemerintah hadir, mendengarkan, dan berjanji untuk memperjuangkan nasibnya.
Kisah dari Desa Kalahien ini menjadi pengingat penting bahwa di balik setiap angka desil, ada manusia dengan cerita, air mata, dan perjuangan hidup yang sesungguhnya.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Sosial berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, dan tidak ada lagi warga yang tertinggal hanya karena data yang tidak sesuai dengan kenyataan.
“Selama masih ada warga kita yang membutuhkan, kita akan terus turun. Dinas Sosial tidak boleh hanya bekerja dari balik meja,” pungkas Syahdani sebelum meninggalkan kediaman Ahi Leluni ( Ary Mampas).
