Kuala Kapuas BarselOne,- Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Meskipun intensitas hujan mulai meningkat di beberapa wilayah, Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan bahwa kewaspadaan tidak boleh kendor.
Hal itu disampaikan Bupati Kapuas HM Wiyatno usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penuntasan Pengendalian Karhutla yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Minggu 1 November 2026.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Pemerintah Provinsi Kalteng tersebut dihadiri oleh para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, hingga pimpinan instansi vertikal terkait. Rakor ini menjadi forum evaluasi dan penguatan strategi menjelang akhir musim kemarau.
Bupati HM Wiyatno mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kapuas sepenuhnya mendukung arahan Pemprov Kalteng dan pemerintah pusat untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Menurutnya, pengendalian karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan semua pihak dari tingkat provinsi hingga ke pemerintah desa.
“Sinergi adalah kunci. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa harus satu frekuensi. Kita tidak boleh lengah meskipun hujan sudah mulai turun, karena potensi titik panas masih sangat mungkin muncul jika kelalaian terjadi,” tegas Wiyatno.
Ia mengungkapkan, Kabupaten Kapuas merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla cukup tinggi di Kalteng. Luasnya wilayah gambut dan banyaknya lahan tidur membuat hampir seluruh desa di 17 kecamatan memiliki riwayat terdampak karhutla pada puncak musim kemarau lalu.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Kapuas saat ini telah menyiagakan 14 posko pengendalian karhutla yang tersebar di wilayah-wilayah rawan. Masing-masing posko diperkuat oleh personel gabungan yang terdiri dari BPBD Kapuas, TNI, Polri, MPA (Masyarakat Peduli Api), Damkar, serta relawan desa.
“14 posko ini kita aktifkan 24 jam. Mereka tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi yang paling penting adalah melakukan patroli pencegahan, sosialisasi larangan membakar lahan, dan deteksi dini hotspot melalui aplikasi satelit,” jelasnya.
Wiyatno menambahkan, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh camat dan kepala desa untuk memperkuat sistem peringatan dini di wilayah masing-masing. Setiap desa diminta mengaktifkan kembali kelompok-kelompok peduli api dan memastikan peralatan pemadaman sederhana tersedia dan berfungsi.
Menurutnya, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa penanganan karhutla yang terlambat akan berdampak besar pada kesehatan masyarakat, terganggunya aktivitas pendidikan dan penerbangan, serta kerugian ekonomi akibat kerusakan lahan produktif.
“Oleh karena itu, Pemkab Kapuas berkomitmen penuh. Kami akan terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat pencegahan sejak dini, menambah penguatan personel dan sarana di posko-posko, serta mengoptimalkan penanganan cepat di lapangan,” pungkasnya.
Pemkab Kapuas juga berharap dukungan dari Pemprov Kalteng dan pemerintah pusat, khususnya dalam penambahan bantuan sarana pemadaman, seperti mesin pompa air portabel, selang, serta dukungan operasional untuk personel di lapangan selama masa siaga karhutla masih diberlakukan ( Rubiadi.H.T )