Buntok BarselOne,-Kabar baik datang untuk Kabupaten Barito Selatan. Pemerintah Pusat melalui Presiden Republik Indonesia resmi mengucurkan bantuan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Barito Selatan.
Bantuan tersebut dipastikan akan langsung masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Barito Selatan Dr. Ita Minarni, ST., MT. kepada wartawan, Senin, 26 Oktober 2026, di Buntok.
Menurut Dr. Ita Minarni, bantuan Rp15 miliar tersebut merupakan bentuk perhatian serius pemerintah pusat terhadap ancaman karhutla yang setiap tahun menjadi persoalan krusial di Kalimantan Tengah, khususnya di Barito Selatan yang memiliki lahan gambut yang luas dan rawan terbakar saat musim kemarau.
“Dana ini adalah bantuan langsung dari Bapak Presiden RI sebesar Rp15 miliar untuk mengatasi karhutla di Barito Selatan. Dana tersebut langsung masuk ke dalam APBD Perubahan 2026 dan bersifat khusus, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain di luar penanggulangan karhutla,” ujar Dr. Ita Minarni.
Ia menjelaskan, peruntukan dana tersebut telah diatur secara rinci dan fokus pada kebutuhan di lapangan. Dana itu akan digunakan untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) penanggulangan karhutla, seperti mesin pompa air, selang, alat pelindung diri (APD) bagi petugas, serta perbaikan posko-posko lapangan.
Selain itu, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk biaya operasional tim di lapangan, termasuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional dan mesin pemadam, serta yang paling penting adalah untuk menjamin ketersediaan makan dan minum bagi seluruh petugas yang berjibaku di lapangan.
“Karena petugas di lapangan ini banyak, baik dari TNI, Polri, Pemda, BPBD, Manggala Agni, dan para relawan. Mereka bekerja siang malam tanpa kenal lelah. Maka kebutuhan logistik seperti makan minum, BBM, dan operasional harus terjamin. Jangan sampai petugas kita kelaparan di lapangan,” tegasnya.
Dr. Ita menambahkan, dengan adanya bantuan ini, Pemkab Barito Selatan diharapkan dapat bergerak lebih cepat dan responsif. Selama ini, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam mobilisasi personel dan peralatan saat terjadi titik api dalam skala besar.
“Kita ingin penanganan karhutla di Barsel lebih maksimal. Dengan anggaran yang cukup, kita bisa melakukan pencegahan sejak dini, patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, dan pemadaman yang lebih cepat jika ada titik api. Tujuannya satu, agar asap tidak lagi menyelimuti Buntok dan kesehatan masyarakat terjaga,” lanjutnya.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sendiri akan segera melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DPRD Barito Selatan untuk mekanisme penginputan dana tersebut ke dalam APBD Perubahan 2026 agar bisa segera dicairkan dan digunakan sesuai peruntukannya.
Bantuan Rp15 miliar ini disambut positif oleh berbagai kalangan, mengingat Barito Selatan dalam beberapa bulan terakhir telah masuk dalam status siaga darurat karhutla seiring meningkatnya titik panas (hotspot) di beberapa kecamatan ( Ary Mampas)
