Kuala Kapuas BarselOne,– Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis terkait Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Senin 26 Oktober 2026 .
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diikuti dari Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas.
Pemerintah Kabupaten Kapuas diwakili Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Kusmiati, beserta jajaran terkait dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu.
Rakor dipimpin langsung oleh jajaran Kemendagri dan diikuti seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Agenda utama membahas perkembangan inflasi nasional, strategi pengendalian harga bahan pokok, serta langkah-langkah konkret yang harus dilakukan daerah menjelang akhir tahun.
Selain isu inflasi, dalam rakor tersebut juga dibahas secara khusus terkait penataan dan kebijakan Guru PPPK. Pemerintah pusat menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan kepastian terkait status, penempatan, serta kesejahteraan guru PPPK sebagai garda terdepan peningkatan kualitas pendidikan.
Tak kalah penting, rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Nasional 3 Juta Rumah. Program ini menjadi salah satu program prioritas Presiden untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Asisten II Setda Kapuas, Kusmiati usai mengikuti rakor menyampaikan bahwa Pemkab Kapuas berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap arahan dari pemerintah pusat.
“Rakor ini menjadi bagian dari upaya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi melalui langkah-langkah konkret sesuai kondisi dan tantangan di masing-masing daerah,” ucap Kusmiati.
Menurutnya, terkait inflasi, Pemkab Kapuas melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus melakukan monitoring harga di pasaran, operasi pasar, serta menjaga kelancaran distribusi bahan pangan.
Sementara untuk isu Guru PPPK dan Program 3 Juta Rumah, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan.
“Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti kebijakan nasional, khususnya terkait pengendalian inflasi, penyelenggaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap program prioritas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya ( Rubiady.H.T )
