Buntok BarselOne,-Publik di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito mempertanyakan transparansi dan pemerataan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp125 Miliar untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah.
Pertanyaan itu mengemuka setelah rincian alokasi dana pusat yang disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto, tidak mencantumkan empat kabupaten di DAS Barito, yakni Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya.
Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi Rp125 miliar tersebut diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta sejumlah kabupaten yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Rinciannya adalah:
– Pemerintah Provinsi Kalteng: Rp40 Miliar
– Kabupaten Kapuas: Rp20 Miliar
– Kabupaten Pulang Pisau: Rp20 Miliar
– Kabupaten Kotawaringin Timur: Rp15 Miliar
– Kabupaten Kotawaringin Barat: Rp15 Miliar
– Kabupaten Katingan: Rp15 Miliar
Jumlah tersebut jika ditotal mencapai Rp125 miliar, yang terdiri dari Rp40 miliar untuk provinsi, Rp20 miliar masing-masing untuk Kapuas dan Pulang Pisau, serta Rp15 miliar masing-masing untuk Kotim, Kobar dan Katingan.
Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Pasalnya, kondisi kabut asap di Barito Selatan saat ini justru sangat pekat.
Seperti diberitakan media BarselOne sebelumnya , warga Barsel merasa dilupakan di tengah bencana. Asap pekat dilaporkan tidak hanya menyelimuti jalan dan kota, tapi sudah mengepung rumah warga hingga masuk ke dalam kamar tidur dan kelambu bayi.
Pertanyaan kritis pun muncul: “Apakah kami bukan bagian dari Kalteng ?”
Sementara itu, dari sisi pengelolaan anggaran, DPRD Kalteng sendiri mengaku belum menerima laporan rinci penggunaan dana tersebut. Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menyebut total anggaran penanganan Karhutla tingkat provinsi mencapai Rp107 Miliar yang berasal dari BTT APBD Rp27 Miliar, bantuan pusat Rp40 Miliar, dan APBD Perubahan Rp40 Miliar, namun laporannya belum masuk ke dewan.
Pemerintah Provinsi melalui BKAD Pulang Pisau melaporkan realisasi dana Banpres Rp20 miliar di Pulang Pisau sudah terserap Rp16,8 Miliar atau 84 persen hingga pertengahan Oktober 2026, namun kebakaran dan kabut asap masih terjadi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemprov Kalteng terkait kriteria penetapan 5 kabupaten penerima dan alasan tidak masuknya 4 kabupaten DAS Barito, termasuk Barito Selatan, dalam daftar penerima Banpres Karhutla.
Warga berharap, pemerintah pusat dan provinsi dapat membuka secara transparan kriteria kerawanan dan memberikan keadilan anggaran, mengingat Barito Selatan juga berstatus siaga darurat Karhutla dan warganya setiap hari harus bertahan hidup dalam kepungan asap ( Ary Mampas)
