Buntok – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Purliani Thea, S.Kep., M.M. melaksanakan kegiatan reses di wilayah Kecamatan Dusun Selatan (Dusel) atau Daerah Pemilihan (Dapil) I, guna menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan, pertanian, dan infrastruktur.
Dalam kegiatan tersebut, Purliani menyampaikan bahwa reses menjadi momentum penting bagi anggota legislatif untuk turun langsung ke masyarakat dan mendengarkan berbagai masukan serta keluhan warga.
“Selama pelaksanaan reses di sejumlah desa wilayah Dusel, banyak aspirasi masyarakat yang berhasil kita himpun, baik di sektor pembangunan infrastruktur, pertanian, maupun pendidikan,” ujarnya kepada awak media usai menghadiri rapat Badan Musyawarah di Gedung DPRD Barsel, Senin (3/11/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, salah satu aspirasi datang dari warga Dusun Bambaler yang berharap pemerintah daerah dapat melakukan pembersihan sungai agar akses transportasi masyarakat menjadi lebih lancar. Beberapa titik sungai yang disebutkan mengalami pendangkalan dan sulit dilalui saat air surut antara lain Sungai Palui, Sungai Seberang Baru, dan sejumlah anak sungai lainnya.
Sementara itu, masyarakat Desa Tanjung Jawa berharap agar pembangunan jalan penghubung Tanjung Jawa–Majundre dapat dilanjutkan. Selain itu, warga juga meminta bantuan traktor untuk mengolah lahan pertanian, serta menyoroti kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi.
“Warga harus ke Sababilah untuk membeli pupuk karena di desa mereka tidak tersedia. Ini tentu menambah beban biaya transportasi. Kami berharap dinas terkait bisa menambah titik distribusi pupuk, atau bahkan membuatnya tersedia langsung di Tanjung Jawa,” jelas Purliani.
Selain itu, masyarakat Tanjung Jawa juga menyampaikan harapan terkait pembangunan gedung sekolah PAUD dan SMA di desa mereka.
Adapun warga Desa Muara Talang mengusulkan perbaikan gedung SD dan SMP, perbaikan jaringan pipa PDAM, serta pengadaan kelotok dan jaring bagi nelayan setempat.
Sedangkan masyarakat Desa Dangka dan Tetei Lanan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sawit, berharap adanya dukungan pemerintah daerah untuk meringankan biaya operasional agar mereka dapat bersaing dengan investor luar daerah.
“Hampir 80 persen warga di Dangka dan Tetei Lanan adalah petani sawit. Biaya pembukaan lahan saja bisa mencapai Rp9,5 juta per hektar, belum termasuk roundap dan pupuk. Tentu mereka sangat berharap ada perhatian dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Purliani menegaskan, kegiatan reses merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memastikan pembangunan di daerah dapat berjalan secara merata dan berkeadilan. (AM)
