
Buntok – Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, kembali mendapat sorotan tajam DPRD. Perusahaan daerah yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu justru dinilai masih berkutat dengan kerugian dan bergantung pada dukungan anggaran pemerintah daerah.
Sorotan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Barsel, Ensilawatika Wijaya, saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di ruang rapat gabungan komisi, Kamis (19/11/2026).
Menurut Ensilawatika, kondisi Perumdam Tirta Barito yang terus mengalami kerugian hingga harus mendapat subsidi melalui dana hibah APBD merupakan persoalan yang perlu segera dibenahi.
“Padahal Perumdam di daerah lain semuanya bisa berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Perumdam di daerah ini justru selalu rugi dan terus disubsidi,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menilai, perusahaan daerah semestinya tidak terus-menerus menjadi beban keuangan pemerintah kabupaten. Sebaliknya, dengan pengelolaan yang baik, Perumdam harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Dari hasil pertemuan DPRD dengan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Barsel, salah satu faktor yang disebut menjadi penyebab kerugian adalah tarif air yang dinilai masih rendah. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir tarif air Perumdam Tirta Barito belum pernah mengalami penyesuaian.
“Untuk di daerah lain tarifnya di atas tarif Perumdam Tirta Barito, sehingga Perumdam di daerah lain bisa berkontribusi untuk pemasukan PAD,” ungkapnya.
Meski demikian, Ensilawatika mengingatkan agar rencana penyesuaian tarif tidak dilakukan secara berlebihan. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan beban baru bagi pelanggan.
“Kenaikan tarif diharapkan jangan terlalu signifikan agar tidak terlalu membebani masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong manajemen Perumdam Tirta Barito segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pembenahan tata kelola perusahaan, efisiensi biaya operasional hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Menurutnya, suntikan anggaran dari APBD harus diikuti dengan perbaikan kinerja yang terukur. Jangan sampai bantuan pemerintah terus dikucurkan setiap tahun, tetapi persoalan kerugian perusahaan tidak kunjung terselesaikan. (AM).


