Oleh: Ary Mampas Wartawan dan Penulis
Saya membaca perdebatan soal ijazah itu. Saya membaca kolom komentarnya. Saya membaca serangan-serangannyaDan jujur, saya prihatin….
Bukan prihatin karena perdebatan itu ramai. Tapi prihatin karena perdebatan itu sudah tidak adil, sudah tidak jujur, dan sudah melenceng jauh dari akal sehat.
Perdebatan itu berawal dari soal PKPU No. 19 Tahun 2023, Pasal 18 ayat (3), yang menyebut lulusan luar negeri bisa mencalonkan diri sebagai presiden tanpa harus menunjukkan ijazah SMA, asalkan sudah punya gelar sarjana.
Aturan itu sebenarnya sangat teknis. Aturan itu dibuat untuk semua warga negara. Aturan itu dibuat untuk melindungi anak-anak Indonesia yang kuliah di luar negeri, yang tidak punya ijazah SMA Indonesia karena dari kecil sekolah di luar negeri, lalu langsung kuliah S1, S2, S3 di luar negeri.
Tapi dari aturan yang teknis itu, muncul serangan yang tidak teknis. Muncul fitnah. Muncul ejekan. Muncul tuntutan yang tidak masuk akal.
Ada yang menyerang Jokowi. Ada yang menyerang Gibran. Ada yang menuntut presiden mundur karena pendidikannya di luar negeri. Ada yang mengejek budaya gelar di negeri ini.
Dan saya katakan dengan tegas: saya tidak setuju dengan cara itu.
Saya tidak anti pemeriksaan ijazah. Saya justru setuju ijazah diperiksa. Saya cinta pendidikan. Saya bangga dengan orang yang berpendidikan.
Tapi saya tidak setuju kalau pemeriksaan itu hanya diarahkan ke satu orang. Saya tidak setuju kalau ijazah dijadikan senjata politik untuk menjatuhkan orang yang sudah dipilih rakyat.
Karena itu, hari ini saya katakan dengan lantang:
Saya minta: Periksa semua ijazah Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.
Periksa semuanya. Tanpa kecuali. Tanpa tebang pilih. Tanpa pandang partai. Tanpa pandang kawan atau lawan.
Periksa anggota DPR RI di Senayan. Periksa anggota DPRD Provinsi di seluruh Indonesia. Periksa anggota DPRD Kabupaten dan Kota sampai ke daerah paling ujung.
Periksa ijazahnya asli atau tidak. Periksa sekolahnya benar atau tidak. Periksa gelarnya sesuai aturan atau tidak. Periksa apakah gelar itu didapat dengan kuliah sungguh-sungguh, atau hanya dengan membeli, atau hanya dengan cara-cara yang tidak jujur.
Kenapa saya minta semua diperiksa? Karena keadilan tidak boleh setengah-setengah.
Kalau Jokowi dan Gibran diperiksa terus-menerus, kenapa anggota DPR RI tidak? Kalau Gibran dituntut menunjukkan ijazah SMA-nya, kenapa anggota DPRD yang gelarnya berderet-deret tidak dituntut hal yang sama?
Bukankah mereka juga pejabat negara? Bukankah mereka juga dipilih rakyat? Bukankah mereka juga digaji dari uang rakyat? Bukankah mereka juga membuat undang-undang yang mengatur hidup kita semua?
Lalu kenapa hanya Jokowi dan Gibran yang harus selalu membuktikan diri, sementara anggota dewan dibiarkan tenang-tenang saja?
Saya melihat di negeri ini, ada budaya yang saya sebut budaya Konoha yang terlalu memuja gelar.
Ada pejabat yang namanya panjang sekali. Di belakang namanya ada deretan gelar: S.P.,M.Si., M.A., Ph.D., Prof., Dr., H., dan lain-lain. Sampai-sampai kalau menulis namanya saja butuh dua baris.
Tapi pertanyaannya: apakah gelar yang bertumpuk-tumpuk itu membuat kerjanya menjadi lebih baik ??? Apakah membuat rakyat menjadi lebih sejahtera ??? Apakah membuat keputusannya menjadi lebih benar ???
Faktanya tidak…!!!
Banyak pejabat bergelar profesor, tapi ketika diminta memberikan tafsir soal dokumen, soal hukum, soal ijazah, pendapatnya berbeda-beda. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Yang satu bilang asli, yang satu bilang palsu. Tidak ada kepastian.
Lalu untuk apa gelar itu dikoleksi, kalau pada akhirnya hanya membuat rakyat bingung?
Gelar itu penting. Tapi gelar bukan segalanya. Yang lebih penting dari gelar adalah kerja nyata. Yang lebih penting dari ijazah adalah hasil kerja.
Jokowi tidak pernah pamer gelar berderet-deret. Gibran juga tidak. Tapi mereka bekerja. Mereka membangun. Mereka melayani.
Sementara ada orang yang gelarnya panjang, tapi kerjanya tidak terlihat. Ada orang yang ijazahnya berlapis-lapis, tapi rakyatnya tetap susah.
Maka jangan ukur pemimpin dari panjang gelarnya. Ukur pemimpin dari panjang pengabdiannya.
Dan kalau memang gelar itu mau diukur, ukur semua. Jangan hanya ukur satu orang.
Mari kita jujur. Serangan soal ijazah ini sebenarnya bukan soal ijazah. Ini soal politik. Ini soal manuver. Ini soal elit-elit yang merasa terancam oleh Jokowi dan Gibran.
Kenapa Jokowi diserang terus-menerus, bahkan setelah tidak lagi jadi presiden? Kenapa Gibran diserang terus-menerus, padahal dia baru saja dipilih rakyat?
Jawabannya sederhana: karena Jokowi dan Gibran tidak bisa dikendalikan.
Mereka tidak mau tunduk pada kepentingan elit. Mereka tidak mau menjadi boneka. Mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk kelompok tertentu.
Dan karena itu, mereka harus diserang. Kalau tidak bisa diserang lewat kerja, diserang lewat ijazah. Kalau tidak bisa diserang lewat kebijakan, diserang lewat pendidikan. Kalau tidak bisa diserang lewat fakta, diserang lewat fitnah.
Itulah pola yang selalu dipakai…
Tapi rakyat tidak bodoh. Rakyat melihat. Rakyat mencatat siapa yang bekerja, siapa yang hanya menyerang.
Seperti yang ditulis salah satu komentator, doa kami hanya satu: semoga Jokowi dan Gibran sehat. Karena selama mereka sehat, mereka akan terus bekerja. Dan selama mereka bekerja, elit yang korup itu akan terus ketakutan.
Saya ingin mengingatkan satu hal penting.
Presiden dan Wakil Presiden di negeri ini tidak dipilih oleh ijazah. Mereka dipilih oleh rakyat.
Rakyat memilih Jokowi bukan karena melihat ijazahnya. Rakyat memilih Jokowi karena melihat kerjanya sebagai Walikota Solo, sebagai Gubernur Jakarta.
Rakyat memilih Gibran bukan karena melihat ijazahnya. Rakyat memilih Gibran karena melihat kerjanya sebagai Walikota Solo.
Suara rakyat itu adalah suara yang sah. Suara rakyat itu adalah suara yang konstitusional. Suara rakyat itu tidak bisa dibatalkan hanya karena ada sekelompok orang yang tidak suka dengan ijazahnya.
Begitu juga anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Mereka dipilih rakyat. Maka rakyat berhak tahu apakah mereka jujur soal ijazahnya.
Kalau ada anggota DPR RI yang ijazahnya bermasalah, rakyat berhak tahu. Kalau ada anggota DPRD Provinsi yang gelarnya palsu, rakyat berhak tahu. Kalau ada anggota DPRD Kabupaten yang sekolahnya tidak jelas, rakyat berhak tahu.
Jangan sampai rakyat memilih wakil yang ijazahnya bermasalah, tapi rakyat tidak pernah diberi tahu. Jangan sampai rakyat tertipu oleh gelar panjang, padahal isinya kosong.
Karena itu saya katakan lagi, dengan tegas dan berulang-ulang:
Periksa semua ijazah Anggota DPR RI.
Periksa semua ijazah Anggota DPRD Provinsi.
Periksa semua ijazah Anggota DPRD Kabupaten.
Kalau anggota DPR RI merasa ijazahnya asli, kenapa takut diperiksa ? Kalau anggota DPRD Provinsi merasa gelarnya sah, kenapa takut dibuka ? Kalau anggota DPRD Kabupaten merasa sekolahnya benar, kenapa takut transparan?
Orang yang jujur tidak takut diperiksa. Orang yang bersih tidak takut dibuka. Hanya orang yang bermasalah yang takut dengan transparansi.
Kalau ada yang tidak puas dengan aturan PKPU, silahkan gugat ke jalur hukum. Silahkan uji ke Mahkamah Konstitusi. Itu jalur yang benar.
Tapi jangan bawa perdebatan ijazah ini ke jalanan, ke media sosial, untuk membakar emosi rakyat, untuk memecah belah bangsa.
Negeri ini sudah terlalu lelah dengan perpecahan. Negeri ini butuh persatuan. Negeri ini butuh kerja, bukan caci maki.
Tulisan ini saya tulis bukan karena saya anti pendidikan. Saya cinta pendidikan. Saya bangga dengan orang yang berpendidikan.
Tapi saya tidak setuju, pendidikan dijadikan alat untuk menjatuhkan orang yang sudah dipilih rakyat, sementara pejabat lain yang juga dipilih rakyat tidak pernah diperiksa.
Kalau kita mau negeri ini maju, mari kita debat soal program. Mari kita debat soal kebijakan. Mari kita debat soal bagaimana mensejahterakan rakyat.
Jangan debat soal ijazah yang sudah tidak relevan lagi, kalau debat itu hanya untuk satu orang.
Kalau mau debat soal ijazah, debat untuk semua. Periksa untuk semua. Buka untuk semua.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang gelarnya paling panjang. Sejarah akan mencatat siapa yang kerjanya paling nyata. Sejarah akan mencatat siapa yang jujur, dan siapa yang hanya pandai bersembunyi di balik gelar.
Dan untuk itu, saya tetap berdiri di sini: Jokowi dan Gibran adalah pilihan rakyat. Dan pilihan rakyat tidak bisa dibatalkan oleh serangan ijazah.
Tapi kalau mau periksa ijazah, saya tantang: periksa juga ijazah seluruh Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Itu baru adil. Itu baru berani. Itu baru namanya bersih-bersih… Indonesia 14 November 2026
