Kuala Kapuas BarselOne,-Bupati Kapuas HM Wiyatno menerima Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk membahas perkembangan situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus upaya penanganan serta perlindungan masyarakat terdampak, bertempat di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Jl. Jendral Sudirman, Kamis 12 November 2026.
Pertemuan koordinasi tersebut dihadiri jajaran Komnas HAM RI, Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai, pimpinan Perangkat Daerah terkait, serta unsur Forkopimda Kabupaten Kapuas.
Dalam pertemuan itu, Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan gambaran umum kondisi karhutla di Kabupaten Kapuas. Menurutnya, Kabupaten Kapuas merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang memiliki lahan gambut cukup luas, sehingga sangat rentan terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau.
“Kabupaten Kapuas ini wilayahnya luas dan sebagian besar lahan gambut. Kalau sudah kemarau, risiko karhutla sangat tinggi. Karena itu, penanganan tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama,” ujar Bupati Wiyatno.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, mulai dari pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), patroli terpadu bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan perusahaan, hingga penyediaan sarana prasarana pemadaman, serta sosialisasi larangan membakar lahan kepada masyarakat.
Selain itu, Pemkab Kapuas juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kapuas, agar upaya pencegahan karhutla dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Bupati juga menegaskan bahwa dalam penanganan karhutla, pemerintah tidak hanya fokus pada pemadaman api, tetapi juga pada perlindungan hak-hak masyarakat terdampak, terutama hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas rasa aman.
“Banyak masyarakat kita yang terdampak asap, terutama anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Ini yang harus kita lindungi. Penanganan karhutla bukan hanya soal api padam, tetapi soal hak masyarakat untuk hidup sehat,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Komnas HAM RI menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Kabupaten Kapuas adalah dalam rangka menjalankan fungsi pemantauan dan koordinasi terkait penanganan karhutla dari perspektif hak asasi manusia. Komnas HAM ingin memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla yang dilakukan pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Komnas HAM juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkab Kapuas, sekaligus memberikan sejumlah masukan, antara lain penguatan pencegahan berbasis masyarakat, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran yang terbukti bersalah, serta pemenuhan hak masyarakat atas informasi, kesehatan, dan pemulihan pasca karhutla.
“Karhutla ini bukan hanya bencana lingkungan, tetapi juga persoalan HAM. Asap yang ditimbulkan berdampak langsung pada hak masyarakat untuk menghirup udara bersih dan hidup sehat. Karena itu, penanganannya harus komprehensif,” ujar perwakilan Komnas HAM RI.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas soal pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah bersama Komnas HAM sepakat bahwa pendekatan persuasif dan pembinaan harus dikedepankan, dengan tetap memberikan alternatif cara membuka lahan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi bagi petani.
Selain itu, dibahas pula soal penguatan posko karhutla, kesiapsiagaan personel di lapangan, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai untuk penanganan karhutla di Kabupaten Kapuas.
Sekda Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai menambahkan, Pemkab Kapuas berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan masukan dari Komnas HAM RI. Menurutnya, koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan karhutla.
“Kami terbuka terhadap masukan Komnas HAM. Semua rekomendasi akan kami tindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait, agar penanganan karhutla di Kapuas semakin baik ke depan,” ujarnya.
Pertemuan koordinasi ditutup dengan komitmen bersama antara Komnas HAM RI dan Pemkab Kapuas untuk terus memperkuat kerja sama dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan masyarakat dari dampak karhutla, demi mewujudkan Kapuas yang aman, sehat, dan berwawasan lingkungan ( Ary Mampas)
